Gubernur Buka HKG-PKK, BKKBN Pusat Janji Berikan Perhatian Khusus KLU

Kamis, 27 Oktober 2011 15:02

MATARAMnews (KLU) - Sebagai Kabupaten termuda NTB, KLU dengan kasus Gizi buruknya dan 43,14 persen penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan, yang mengindikasikan IPM Kabupaten Lombok Utara tergolong masih rendah, selalu menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Hal tersebut terungkap saat pencanangan Gerakan Hari Kesatuan (HKG) PKK KB-Kes Provinsi NTB yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Tanjung KLU, Kamis (27/10/2011).

FOTO: Gubernur NTB saat memberikan bantuan Kepada TP PKK KLU

Pada Pencanangan HKG PKK KB-Kes yang dirangkai dengan penyerahan bantuan dan pameran hasil kerajinan, kreatifitas dan produk-produk olahan TP PKK KLU,  hadir Plt. Deputy KS/KP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Drs. Safarudin Gumay MM, Dekan Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM Prof. Dr. Siswanto Agus Wilopo, Gubernur NTB Dr. KH. M. Zaenul Majdi, Ketua PKK provinsi NTB, Hj. Raudatul Zaenul Majdi, Bupati KLU H.Djohan Syamsu SH, Ketua PKK KLU, Hj. Galuh Djohan Syamsu, Wakil Bupati beserta ibu, ketua DPRD KLU Maryadi, S.Ag beserta segenap kepala SKPD provinsi dan KLU.

Dalam sambutannya Plt. Deputy KS/PK BKKBN, Drs. Saparudin Gumay MM mengungkapkan, bahwa kegiatan Bhakti Sosial HKG PKK yang akan dicanangkan hari ini oleh Gubernur merupakan bentuk partisifasi aktif penduduk dan TP PKK dalam upaya memecahkan permasalahan kependudukan. “Dalam bidang pengendalian penduduk sesuai dengan UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga pasal 16, mewajibkan pada setiap penduduk untuk berperan serta dalam pembangunan kependudukan dan membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan dan kualitas lingkungan,” tegasnya.

Dijelaskan, kondisi kependudukan Indonesia saat ini, setidaknya memiliki 4 masalah yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan data kependudukan. Secara kuantitas jumlah penduduk Indonesia terbilang masih besar yaitu 237,6 juta jiwa, urutan ke 4 terbesar dunia dengan pertumbuhan 1,5 persen per tahun atau sekitar 3 juta setiap tahun. Secara kualitas Indonesia masih memiliki 13,3 persen atau 33 juta jiwa penduduk miskin dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli penduduk masih rendah sehingga peringkat IPM Indonesia berada diurutan 108 dari 187 negara.

“Selain itu permasalahan penyebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi problem bangsa kita, karena 58 persen diantaranya tinggal di pulau Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari luas Indonesia, setiap kilo meter lahan di huni oleh 1.055 orang. Demikian halnya dengan data, informasi dan administrasi kependudukan Indonesia juga masih banyak permasalahan yang perlu di benahi serta pencatatan penduduk yang berkenaan dengan kelahiran, kematian, kedatangan dan kepergian belum bisa di lakukan dengan tertib, disiplin serta cermat sesuai ketentuan.

Pada kesempatan itu, Drs. Safaruddin Gumay MM,  memberikan apresiasi kepada TP PKK Provinsi dan PKK Kabupaten Lombok Utara atas prestasinya dalam mendukung program-proram pemerintah Pusat.

“Maka, berangkat dari permasalahan Kependudukan dan mengingat KLU sebagai Daerah Baru kami bersama Gubernur telah membuat MoU dengan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM dalam rangka meningkatkan Kapasitas SDM khususnya Profesionalisme tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar Internasional,“ ucapnya.

Dikesempatan yang sama Gubernur NTB dalam sambutan singkatnya sangat mengapresiasi pemerintah Daerah KLU dan TP PKK Lombok Utara. Sebagai Daerah Baru, ungkapnya KLU telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan baik. Namun demikian, sambungnya, Pemerintah Daerah jangan hanya fokus pembangunannya dibidang fisik semata, jauh lebih penting dari itu adalah pembangunan manusianya.

Tidak ada artinya gedung bertingkat sementara kualitas manusianya rendah, tegas gubernur. Selain itu Gubernur yang doyan Sate Ikan Tanjung ini juga menekankan pentingnya keberadaan PKK yang notabeneny sebagai wadah bagi ibu-ibu dalam menunjang program pembangunan khususnya pembangunan mental spiritual manusia sejak kanak-kanak, ungkapnya. Selanjutnya Gubernur langsung membuka kegiatan pencanangan HKG PKK yang ditandai dengan memukul Gong.

Sementara itu Dekan Pascasarjana FK UGM Prof. Dr. Siswanto Agus Wilopo saat jumpa pers membenarkan tentang MoU yang telah di buat bersama Gubernur. NTB dan KLU khususnya sebagai wilayah Destinasi Pariwisata perlu meningkatkan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Internasional, maka kaitannya dengan hal tersebut, ungkapnya, UGM memberikan kesempatan kepada daerah-daerah tertinggal khususnya KLU sebagai daerah baru yang memiliki potensi Wisata dan menjadi Destinasi Internasional untuk melanjutkan pendidikannya di UGM dengan perlakuan Khusus.

Mendengar hal tersebut Bupati KLU H. Djohan Syamsu SH, yang didampingi Wakil Bupati H. Najmul Akhyar SH.MH, langsung merespon dengan serta merta meminta jatah KKN Mahasiswa UGM di KLU.  Selain itu, Bupati KLU juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kepala BKKBN dan pihak UGM yang senantiasa terus memberikan bantuan demi mewujudkan KLU yang maju dan beradap.(Hamdan)