Narmada,(SK),--
Lenturnya nilai-nilai luhur bangsa di sebabkan oleh rasa tanggung jawab,
rasa memiliki,rasa hormat-menghormati,rasa berdosa dan rasa malu dari
para pemimpin yang sudah tidak ada lagi.Jika hal ini sudah tidak bisa
dihindari atau diperbaiki oleh para pemangku pemegang amanah di negeri
ini, tentu mau dibawa kemana bangsa ini.
Demikian
yang dikatakan Ir Darmansyah,MM dihadapan 40 pejabat esselon IV lingkup
Pemda KLU yang sedang mengikuti Diklatpim pola kemitraan antara Pemda
Provinsi NTB dengan Pemda KLU,Kamis (21/02/2013) di Balai Diklat
Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dikatakan,dalam lingkungan organisasi
pemerintahan,seorang aparatur dituntut untuk bekerja sebagai abdi Negara
dan abdi masyarakat. Secara etis, seorang aparatur terpanggil untuk
melayani kepentingan public secara adil tanpa membedakan kelompok,
golongan,suku,agama serta status social.Selain itu, lanjutnya, seorang
aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai panutan tentang kebaikan
dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan
public.
.”Untuk itu, mari kita tingkatkan rasa
tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang
sudah mulai luntur ini,agar kita tidak termasuk pejabat atau pemimpin
yang korup,”ajak Darmansyah.
Pada era demokratisasi dan reformasi dewasa ini, prilaku kepemimpinan kepemerintahan harus mengarahkan orientasi kepada masyarakat luas dengan meningkatkan kepekaan untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang termasuk saran,tanggapan,keluhan, bahkan kritik terhadap penyelenggaraan kemerintahan public.”Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang bagaimana seorang aparatur, khususnya pemimpin kepemerintahan berprilaku,”tandas Darmansyah.
Pada era demokratisasi dan reformasi dewasa ini, prilaku kepemimpinan kepemerintahan harus mengarahkan orientasi kepada masyarakat luas dengan meningkatkan kepekaan untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang termasuk saran,tanggapan,keluhan, bahkan kritik terhadap penyelenggaraan kemerintahan public.”Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang bagaimana seorang aparatur, khususnya pemimpin kepemerintahan berprilaku,”tandas Darmansyah.
Darmansyah berharap kepada para peserta
Diklatpim yang kesemuanya yang berasal dari KLU tersebut, mampu
menerapkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang berpengaruh
terhadap birokrasi serta menjadikannya sebagai acuan dalam mewujudkan
etika kepemimpinan setelah kembali ke SKPD masing-masing.
Darmansyah menyebut, dampak negative di
era globalisasi dewasa ini, diantaranya agresivitas, persaingan tidak
sehat,ketidak matengan pribadi,emosi yang tidak terkendali,tingkat
kecurigaan meningkat dan depressi karena tekanan kehidupan dari para
pemangku pengambil kebijakan.Hal ini terjadi, menurutnya, karena akibat
dari para pemimpin ketika menduduki jabatan belum matang, sehingga
diperlukan pemimpin yang berwawasan global dan berkelas.
Sosok pemimpin yang diharapkan dan yang
berwawasan global adalah yang memiliki kompetensi iptek,sikap dan
prilaku memadai,sadar terhadap tanggung jawab dan memiliki wawasan yang
luas.”Ini harapan kita dalam rangka mendorong pembangunan di daerah ini
agar lebih baik,”harap Darmansyah, yang sehari-harinya bekerja sebagai
widya iswara di BKD dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.
Pengalaman 15 tahun sebagai widya iswara
di BKD dan Diklat Provinsi NTB tersebut, Darmansyah selanjutnya
menjelaskan, system budaya yang mempengaruhi sifat kepemimpinan aparatur
diantaranya budaya birokrasi yang universal,budaya daerah,budaya
nasional, budaya agama dan budaya asing. Namun diantara budaya tersebut
dan yang paling efektif dilakukan oleh para pemimpin dalam melayani
masyarakatnya harus menyesuaikan dengan budaya local.(Eko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar