TANJUNG- Surat edaran yang dikeluarkan Gubernur NTB No.420/680/Dokpora, tanggal 23/8 2010 yang diteruskan ke setiap kabupaten/kota tentang larangan dilakukannya pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa sekolah kecuali yang tidak melanggar perundanga-undangan, membuat kalangan penyelenggara pendidikan di KLU dilema dan kebingunan.
Pasalnya, disatu sisi, pihak sekolah dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didiknya, namun disatu sisi siswa dibebankan mengeluarkan sejumlah dana setiap minggu untuk membantu pembangunan Islamic Center Mataram yang juga melalui surat edaran Gubernur No. 900/26,a/ Dikpora.
Tak ayal kebijakan baru pemerintah daerah ini cukup membuat bingung kalangan pendidikan di KLU, terutama dalam menyikapi reaksi orang tua murid yang keberatan jika setelah dikeluarkannya surat edaran terebu, namun masih juga dilakukan pungutan yang di bebankan kepada siswa.
Kepala sekolah SMA 1 Tanjung, Sinar Nuriadi. SPd, mengatakan cukup kebingungan dengan kebijakan penggalangan dana Islamic center kepada murid tersebut. Padahal sudah ada kebijakan untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa melalui surat edaran gubernur yang diteruskan bupati yang sudah ada.
“Para murid sejauh ini merasa terbantu dengan pemberlakukan suarat edaran larangan pungutan disekolah, dan ketika muncul surat edaran penggalangan dana Islamic center, kami kesulitan karena wali murid mempertanyakan konsistensi pihak sekolah yang telah menyatakan tidak akan menarik dana diluar aturan,” ungkapnya kepada Radar Lombok senin (14/2) kemarin.
Lebih lanut dikataknnya, Menurut para wali murid, Meski penggalangan dana Islamic center bernilai ibadah, namun cukup memberatkan ditengah bermacam-macam bentuk biaya sekolah yang harus dipenuhi.
Sementara itu, salah seorang wali murid SMA 1 Tanjung yang berhasil ditemui Koran ini mengatakan, dirinya sudah cukup kewalahan dengan besaran biaya sekolah anaknya selama ini. Menurut lelaki yang bekerja sebagai buruh tani ini, biaya sekolah yang dibebankan saat ini sudah cukup berat, belum lagi biaya untuk kebutuhan lain anaknya sehari-hari.
“Mana program sekolah gratis yang selalu digaungkan pemerintah pada setiap kampanye dulu. Jika belum mampu membangun Islamic center, seharusnya jangan dipaksakan. Apalagi kemudian dibebankan kepada siswa sekolah,” ungkap lelaki yang tidak mau dikorankan itu. (dnu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar