Pengurus PMI KLU Periode 2011-2016, Resmi Dikukuhkan

Tanjung,-- Pengukuhan pendirian Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Utara periode 2011-2016, resmi dikukuhkan oleh Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, yang berlangsung di Medana Bay Marina,Kamis, (08/12/2011).

Hadir dalam acara tersebut, disamping Bupati KLU H.Djohan Sjamsu,SH, Ketua Palang Merah Provinsi Nusa Tenggara Barat H.Mesir Suryadi,SH,Pengurus PMI KLU, hadir pula seluruh pimpinan SKPD lingkup Setda KLU, Satgana,KSR,TSR,PMR dan undangan lainnya.

Dalam acara pengukuhan Pengurus Baru PMI KLU periode 2011-2016 ini, didahului dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia oleh Sekretaris PMI Provinsi NTB, baru kemudian Pengukuhan dan Pelantikan.

H.Djohan Sjamsu,SH (Bupati KLU) di percaya sebagai Ketua PMI Kabupaten Lombok Utara periode 2011-2016. Sementara untuk Wakil Ketua I Kepala Dinas Kesehatan KLU dr Benny Nugroho Sugiantoro, Wakil Ketua II Fathurrahman,S.Sp, Wakil Ketua III Herianto,SP, Sekretaris Drs Parthu, Wakil Sekretaris Drs Husin,Bendahara Hj.Marniati, SH.MM. Sedangkan anggota-anggotanya diantaranya, Ir Nanang Matalata,Ir.H.Alianshari Manopol,Drs Suhrawardi,M.Pd dan Drs Jamiludin.

Dalam sambutannya Bupati KLU mengatakan bahwa keberadaan pengurus baru PMI KLU ini dituntut untuk bekerja penuh ikhlas dan penuh dedikasi serta bertanggung jawab.PMI ini adalah urusan kemanusiaan, yang menyangkut juga urusan dari tugas kita masing-masing.

“Saya berharap agar kita semua bekerja dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah tugas social dan kemanusiaan,”tegas Bupati.

Masalah gedung sebagai tempat PMI bermarkas, Bupati berjanji akan mencari ruang khusus. Karena diakui Bupati bahwa markas tersebut sangat perlu harus ada.Disamping sebagai tempat berkantor para pengurus, juga sebagai tempat menyimpan sarana dan prasarana kelengkapan PMI.

“Kalau sudah semua sarana prasarana ini ada, baru ada aktiviats yang mengisinya,”katanya.

Diawal kepemimpinannya di PMI KLU yang baru saja dikukuhkan, H.Djohan Sjamsu berupaya melakukan beberapa hal, diantaranya menurut Bupati adalah akan mengupayakan menambah relawan yang pengadaannya dari seluruh wilayah KLU,mengupayakan adanya transpusi darah,menambah tim Satgana PMI KLU,Adanya SDM masyarakat yang handal terutama di daerah rawan bencana.

“Mudah-mudahan, rangkaian kegiatan ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya,”harapnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi NTB H.Mesir Suryadi dalam arahannya usai mengukuhkan Pengurus Baru PMI KLU Periode 2011-2016 mengatakan bahwa inti kehadiran kita disetiap kegiatan seperti ini, bukan seremonial belaka, tetapi apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pada tanggal 17 September 1945, dengan Keppres yang ditanda tangani Presiden Sukarno, mengawali berdirinya PMI di Indonesia sebagai suatu organisasi yang memiliki legitimasi.

Perhatian Pemerintah terhadap keberadaan PMI ini sebagai suatu organisasi yang sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat, tidak hanya masyarakat di Indonesia saja bahkan masyarakat Internasional, terus di upayakan. Sehingga dengan PP No.7 tahun 2011 diharuskan Presiden menanda tangani APBN menyangkut masalah Pendanaan PMI.

Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pernah menjadi anggota DPRI Dapil NTB untuk beberapa periode ini, menyatakan bahwa di NTB sendiri terdapat 17 Rumah Sakit Pemerintah,80 Rumah Sakit Bersalin dan 150 Puskesmas yang menjadi mitra PMI. Sementara diakuinya dari jumlah data tersebut tidak mungkin PMI bisa melayani semuanya, karena keterbatasan PMI yang ada didaerah.

“Di NTB ini ada 4 posko PMI, yaitu di Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima dan ditambah satu lagi yang ada di KLU sekarang ini,”jelas H.Mesir Suryadi.

Suryadi juga mengharapkan kepada anggota PMR yang dari siswa sekolah, dimana jika ingin adakan pelatihan-pelatihan pihaknya akan memfasilitasinya.

Kepada para tenaga relawan,KSR,TSR, Ketua PMI Provinsi NTB juga berharap agar mampu berbuat lebih banyak dalam membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sementara itu,Wakil Sekretaris PMI KLU Drs Husin menjelaskan bahwa jumlah KSR,TSR diwilayah KLU yang sudah pelatihan baru 36 orang, yang belum 10 orang.

“Tenaga KSR yang sudah pelatihan, jika dibutuhkan tenaganya suatu saat, harus siap. Sementara tenaga TSR walau sudah ikut pelatihan, jika dibutuhkan, boleh tidak ikut,”jelas Husin.

Disinggung masalah kebutuhan tenaga untuk di secretariat PMI, Husin mengatakan itu tergantung kebutuhan secretariat dan biasanya untuk tenaga secretariat di carikan atau direkrut dari KSR yang sudah ada. (Eko)